Yudha Puja Turnawan anggota DPRD komisi lV Kabupaten Garut
Pojokgarut.com – Alih-alih menjadi penolong, program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Garut justru berubah jadi malapetaka. Fakta terbaru mengguncang publik 657 siswa di Kecamatan Kadungora menjadi korban keracunan massal setelah menyantap makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Al-Bayyinah.
Tragedi ini bukanlah insiden tunggal. Jauh sebelumnya, keluhan serupa bermunculan di berbagai kecamatan, makanan basi, berbau busuk, bahkan tidak layak konsumsi. Dan kini, angka ratusan korban di Kadungora seakan menjadi puncak gunung es membongkar betapa rapuhnya fondasi program yang digadang-gadang menyehatkan generasi muda.
Adalah Yudha Puja Turnawan, Ketua DPC PDI Perjuangan Garut sekaligus anggota DPRD dari Komisi lV , yang dengan lantang mengkritik keras jalannya program ini. Dalam sebuah podcast lokal, ia tak ragu menyebut persoalan mendasar: hampir semua SPPG di Garut belum memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS).
“Kalau masih ragu, silakan tanyakan langsung ke Dinas Kesehatan. Apakah mereka sudah mengeluarkan sertifikat itu? Faktanya, banyak penyedia yang jalan tanpa izin higienitas. Maka jangan kaget kalau muncul keracunan massal seperti ini,” tegas Yudha Senin 22 September 2025
Pernyataan Yudha bukan sekadar kritik biasa. Ia menyodorkan cermin pahit program bergizi justru bisa menjadi bom waktu kesehatan. Apa jadinya jika makanan untuk anak-anak sekolah yang semestinya menambah imun justru menebar racun?
Pertanyaan besar kini muncul :
• Mengapa Pemkab Garut meloloskan program tanpa jaminan dasar higienitas?
• Di mana peran pengawasan Dinas Kesehatan?
• Dan mengapa ratusan siswa harus menjadi tumbal sebelum ada tindakan tegas?
Kasus Kadungora ini seharusnya jadi alarm keras. Jika pemerintah daerah tetap sibuk dengan pencitraan, tanpa membenahi pengawasan, maka bukan mustahil tragedi serupa akan terulang di kecamatan lain.
Anak-anak Garut butuh nutrisi, bukan keracunan. Program MBG membutuhkan kontrol ketat, bukan sekadar seremoni. Dan hari ini, publik menanti: apakah pemerintah berani bertindak, atau akan terus membiarkan generasi muda jadi korban atas nama program populis?(**)
–
