(Caption : Wakil Bupati Kabupaten Garut Putri Karlina pimpin rapat di Kantor (MPP) mall pelayanan publik didampingi Kepala Kantor DPMPTSP Budi Gan Gan Gumilar foto:// istimewa)
Pojokgarut.coml – Kemarin Rabu (17/9/2025), Pagi hari ketika Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, melangkah masuk ke Mal Pelayanan Publik (MPP). Harusnya, suasana gedung yang digadang-gadang sebagai pusat layanan terpadu itu sudah sibuk melayani masyarakat. Namun kenyataan berkata lain. Deretan loket terlihat kosong. Meja pelayanan yang seharusnya menjadi jantung aktivitas justru sunyi tak berpenghuni.
Raut kecewa tak bisa disembunyikan. Putri Karlina, yang datang tanpa pemberitahuan, tak kuasa menyembunyikan kegeramannya. “Ini jam pelayanan, menunjukan 8.30 tapi kenapa beberapa loket kosong?” dengan sorot matanya bertanya.
Sebab, MPP adalah etalase wajah pemerintah. Jika beberapa loket kosong dan lesu, maka pelayanan publik hanyalah janji yang tak ditunaikan.
Sehari berselang, Kamis (18/9/2025), tindak lanjut pun digelar. Bertempat di Ruang Rachman Ruchendar, lantai 3 gedung MPP, rapat koordinasi dihelat. Hadir Wakil Bupati Garut bersama jajaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Satu kata kunci ditekankan: komitmen.
“Mal Pelayanan Publik ini harapan masyarakat. Dari namanya saja sudah satu pintu. Harusnya, dengan membuka satu pintu, semua urusan selesai. Cepat, mudah, nyaman, dan aman,” tegas Putri Karlina dalam rapat.
Ia menekankan tiga hal yang menjadi sorotan: kedisiplinan, ketepatan waktu, dan komunikasi yang berkesinambungan. Bagi Putri, keluhan masyarakat bukan sekadar kritik, melainkan cermin. Dari situlah wajah birokrasi dinilai.
“Jadikan setiap keluhan masyarakat sebagai penguat, bukan penghalang. Sebagai pengingat, bahwa pelayanan ini bukan sekadar rutinitas, tapi amanah,” ujarnya lantang.
Kepala DPMPTSP Kabupaten Garut, Budi Gan gan Gumilar, mengakui rapat tersebut sebagai momentum penting untuk merespons suara publik. Ia menjabarkan sejumlah langkah yang akan ditempuh: mulai dari penguatan standar pelayanan, etika petugas, mekanisme evaluasi kinerja, hingga penanganan pengaduan masyarakat.
“Dukungan Ibu Wakil Bupati menjadi pemicu agar pelayanan MPP ini lebih maksimal. Janji yang disampaikan beliau adalah janji kita semua kepada masyarakat Garut,” kata Budi menutup rapat.
Kini, semua mata menanti. Apakah teguran keras itu hanya akan berakhir di meja rapat, atau benar-benar menjadi titik balik bagi wajah pelayanan publik Garut. Sebab, masyarakat sudah terlalu lama menunggu—bukan sekadar janji, tapi bukti nyata birokrasi yang hadir tepat waktu dan sepenuh hati.(**)
