Caption : Yudha Puja Turnawan anggota DPRD dari fraksi PDIP yang lantang menyuarakan keprihatinan masyarakat di Kabupaten Garut ( foto //Raja Risnandi firdaus)
Pojokgarut.com–Di ruang rapat DPRD Garut, Senin (29/9/2025), suara-suara keresahan bercampur dengan desakan kuat. Para aktivis, praktisi hukum, hingga komunitas ibu rumah tangga duduk dalam satu forum. Mereka membawa satu misi: mendesak agar Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) segera dibentuk.
Di tengah forum itu, sosok Yudha Puja Turnawan, anggota DPRD Garut dari Fraksi PDI Perjuangan, menjadi perhatian. Kehadirannya bukan sekadar formalitas. Ia datang dengan sikap tegas, menyuarakan kegelisahan yang sama—bahwa perlindungan anak di Garut sudah tak bisa lagi ditunda.
“Dengan jumlah penduduk Kabupaten Garut mencapai sekitar 2,8 juta jiwa, anak-anak usia 0 hingga 14 tahun saja sudah mencapai 731 ribu jiwa. Jumlah yang sangat besar. Namun fakta di lapangan, perundungan, kekerasan, hingga pelanggaran hak anak kerap terjadi. Maka pembentukan KPAD ini bukan sekadar penting, tetapi sudah sangat mendesak,” ungkap Yudha.
Ia menegaskan, dasar hukumnya jelas. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya pasal 74 ayat 2, membuka ruang bagi daerah untuk membentuk KPAD sebagai lembaga independen yang bersifat supporting body atau badan penunjang. “Artinya, ini bukan sekadar wacana, tapi mandat undang-undang. Kita punya kewajiban moral sekaligus konstitusional untuk segera mewujudkannya,” tambahnya.
Yudha juga menyoroti minimnya perhatian pemerintah dalam membangun sistem perlindungan anak yang menyeluruh. Tanpa KPAD, kasus demi kasus hanya ditangani secara reaktif, tanpa ada lembaga yang fokus melakukan pencegahan, edukasi, dan pendampingan berkelanjutan. “Anak-anak adalah masa depan bangsa. Jika kita abai, maka kita sedang menyiapkan generasi yang rapuh,” tegas politisi PDI Perjuangan itu, suaranya meninggi.
Audiensi ini tak sekadar pertemuan. Ia menjadi ruang pengingat bagi pemerintah daerah bahwa perlindungan anak bukan agenda tambahan, melainkan prioritas utama. Aktivis yang hadir menilai, selama ini isu anak sering kali kalah gaung dibanding isu infrastruktur atau politik praktis. Padahal, dari anak-anaklah arah masa depan sebuah daerah ditentukan.
Yudha menutup pernyataannya dengan komitmen politik yang jelas. DPRD Garut, kata dia, siap mendorong regulasi sekaligus membuka ruang dukungan anggaran agar KPAD benar-benar lahir, bukan sekadar menjadi jargon. “Anak-anak tidak boleh terus menjadi korban. Negara, termasuk kita semua di DPRD, harus hadir,” pungkasnya.
Audiensi itu akhirnya bukan sekadar forum dialog. Ia menjadi momentum lahirnya kesadaran kolektif bahwa Garut membutuhkan garda depan yang kokoh dalam menjaga hak-hak anak. Dan di barisan paling depan, Yudha Puja Turnawan menegaskan dirinya akan terus mengawal perjuangan ini.(Risnandi)
