Caption :Penilaian yang seharusnya terukur dan transparan tampak berubah-ubah, seolah tidak memiliki pijakan metodologis yang jelas.
Pojokgarut.com— Ajang Mojang Jajaka Alit Jawa Barat yang digelar di Gedung Bale Paminton, Garut, Senin (15/12/2025), berubah dari panggung pembinaan budaya menjadi arena kekecewaan terbuka. Acara yang semestinya menanamkan nilai edukasi, etika, dan karakter anak justru runtuh oleh penilaian yang dinilai semrawut, inkonsisten, dan jauh dari standar profesional.
Kegaduhan pecah sesaat setelah hasil akhir diumumkan. Sejumlah peserta dan orang tua mempersoalkan perbedaan mencolok antara nilai yang sebelumnya disampaikan dengan hasil final di atas panggung. Ketidaksinkronan itu memantik pertanyaan serius tentang kredibilitas sistem penilaian yang digunakan panitia.
Alih-alih menjawab kebingungan publik, perubahan hasil yang terjadi tanpa penjelasan justru memperlihatkan betapa rapuhnya tata kelola ajang ini. Penilaian yang seharusnya terukur dan transparan tampak berubah-ubah, seolah tidak memiliki pijakan metodologis yang jelas.
Kondisi tersebut memunculkan dugaan adanya keberpihakan dan ketidaknetralan dewan juri. Sejumlah pihak menilai proses seleksi tidak sepenuhnya bertumpu pada kemampuan, etika, dan penampilan peserta, melainkan diduga terseret kepentingan tertentu yang mencederai rasa keadilan.
Salah satu orang tua peserta, Ginanjar, menyampaikan protes terbuka. Ia menyebut keputusan panitia dan juri sulit diterima akal sehat serta tidak dapat dipertanggungjawabkan secara objektif. Menurutnya, beberapa peserta yang tampil menonjol justru tersingkir tanpa dasar penilaian yang rasional.
Fakta bahwa peserta dengan potensi dan performa kuat gugur tanpa evaluasi terbuka memperkuat kesan adanya standar ganda. Ajang ini pun dipandang telah bergeser dari meritokrasi menjadi seleksi yang sarat tanda tanya.
Ironisnya, kegiatan yang mengusung identitas budaya Sunda itu justru mencederai nilai luhur yang diklaim dijunjung. Panitia dinilai gagal menjaga integritas acara, bahkan luput mempertimbangkan dampak psikologis terhadap anak-anak yang menjadi peserta utama.
Lebih memprihatinkan, hingga kericuhan terjadi, panitia tidak segera memberikan klarifikasi resmi. Ketiadaan penjelasan teknis soal mekanisme penilaian mempertebal kesan bahwa penyelenggaraan berlangsung tanpa perencanaan matang dan minim akuntabilitas.
Publik kini mendesak evaluasi menyeluruh, termasuk audit independen terhadap sistem penjurian dan pertanggungjawaban panitia. Ajang budaya, terlebih yang melibatkan anak-anak, bukan ruang kompromi kepentingan. Ia harus berdiri di atas keadilan, transparansi, dan profesionalisme agar martabat budaya dan masa depan peserta tidak kembali dikorbankan.(**)
