Berita  

Dari Data ke Realita: Bupati Garut Pastikan 4.900 Peserta BPJS PBI Kembali Aktif

Pojokgarut.com – Dari ruang kendali modern di Jalan Kiansantang, Garut Kota, layar-layar besar menampilkan wajah para camat, kepala desa, kepala puskesmas, hingga pendamping PKH. Mereka hadir dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin. Bukan sekadar rapat biasa, tapi rapat untuk menyelamatkan ribuan rakyat kecil agar tetap punya akses ke layanan kesehatan.

Hari itu, Kamis (11/9/2025), Bupati menegaskan agenda besar  percepatan reaktivasi kepesertaan BPJS Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI). Sebuah kebijakan yang lahir setelah pemerintah pusat memberi peluang bagi daerah untuk mengaktifkan kembali kepesertaan warganya yang sebelumnya dinonaktifkan.

Semuanya berawal dari ground checking dengan 39 indikator. Dari proses itu, tercatat sekitar 201.000 warga Garut dinyatakan tidak lagi layak menerima bantuan. Angka yang mencengangkan, sekaligus menyakitkan. Karena di balik angka, ada wajah-wajah yang nyata—warga miskin yang tiba-tiba dianggap mampu, pasien sakit yang tiba-tiba kehilangan hak berobat.

“Ketika mereka masuk ke puskesmas, tidak mendapatkan layanan seperti ketika mereka menjadi peserta BPJS,” ungkap Bupati Syakur dengan nada getir.

Keberatan pun disampaikan Pemerintah Daerah. Suara Garut akhirnya sampai ke Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Hasilnya, peluang reaktivasi dibuka. Ada 4.900 jiwa yang diprioritaskan untuk segera diaktifkan kembali. Mereka adalah orang-orang dengan kondisi paling mendesak: pasien yang tengah dirawat, warga dengan penyakit kronis, mereka yang tidak bisa menunggu lama hanya untuk sekadar berobat.

“Kesempatan ini harus digunakan untuk orang yang membutuhkan dalam konteks pelayanan yang sangat urgent,” tegas Bupati, menekankan bahwa kesehatan tidak bisa menunggu.

Namun, Bupati juga mengingatkan, program kesehatan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Kesadaran dan partisipasi masyarakat harus terus ditumbuhkan. Karena jaminan kesehatan bukan sekadar data, melainkan hak dasar setiap warga untuk hidup dengan layak.

Potret ini memperlihatkan ironi birokrasi kita: di atas kertas ada 39 indikator, tapi di lapangan ada manusia dengan segala keterbatasan dan penderitaannya. Garut kini berjuang agar wajah-wajah nyata tidak lagi dikalahkan oleh sekadar angka.

(**)