Pojokgarut.com – Bupati Garut Abdusy Syakur Amin kembali menegaskan komitmennya membenahi wajah birokrasi daerah. Hal itu tercermin dalam pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terhadap 88 aparatur sipil negara (ASN) yang digelar khidmat di Gedung Pendopo Kabupaten Garut, Kecamatan Garut Kota, Selasa (6/1/2026).
Sebanyak 69 PNS jabatan struktural dan 19 PNS jabatan fungsional resmi mengemban amanah baru. Namun, bagi Bupati Syakur, prosesi tersebut bukan sekadar formalitas administrasi atau rutinitas mutasi jabatan. Ia menempatkan pelantikan ini sebagai momentum penting untuk mempercepat reformasi birokrasi yang selama ini menjadi tuntutan publik.
Dalam amanatnya yang lugas dan penuh penekanan, Bupati Syakur menyampaikan bahwa kualitas pelayanan publik dan kapasitas aparatur pemerintahan tidak lagi bisa ditunda atau ditawar.
“Reformasi birokrasi bukan slogan. Ini tuntutan nyata masyarakat. Kita harus menjawabnya dengan kerja yang lebih cepat, lebih tepat, dan lebih bertanggung jawab,” tegasnya di hadapan para ASN yang dilantik.
Data Akurat, Kunci Kebijakan Tepat Sasaran
Bupati Syakur secara khusus menyoroti persoalan klasik yang masih kerap dikeluhkan masyarakat, yakni ketidaktepatan data, terutama dalam penyaluran bantuan sosial. Ia menegaskan bahwa akurasi data kependudukan dan data kemiskinan merupakan fondasi utama kebijakan publik yang berkeadilan.
Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), camat, hingga lurah, Bupati Syakur memberikan instruksi tegas agar tidak bersikap pasif ketika muncul persoalan di tengah masyarakat.
“Begitu ada masalah, jangan menunggu. Camat, lurah, segera turun, cari informasi, dan cari solusinya. Negara harus hadir cepat,” ujarnya dengan nada serius.
Sebagai bentuk keseriusan, Bupati Syakur bahkan mengungkapkan rencananya untuk turun langsung melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial RI pada pekan mendatang. Langkah tersebut ditempuh guna memastikan integrasi dan validasi data kemiskinan, khususnya pada kelompok Desil 1 hingga 5, agar program bantuan benar-benar menyentuh warga yang berhak.
Mutasi Berbasis Kompetensi dan Manajemen Talenta
Menutup arahannya, Bupati Syakur menegaskan bahwa kebijakan mutasi dan rotasi jabatan yang dilakukan Pemkab Garut kini berlandaskan pada manajemen talenta dan ukuran kompetensi yang jelas, bukan sekadar senioritas atau kedekatan.
“Kita punya banyak orang hebat di birokrasi Garut. Tapi semua ada ukurannya. Ukurannya adalah kompetensi, kinerja, dan integritas,” tegasnya.
Ia berharap, para pejabat yang baru dilantik mampu menjadi motor perubahan, bekerja adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di era digital yang menuntut pelayanan serba cepat dan transparan.
Tiga Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Dilantik
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Garut juga melantik tiga Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, yakni:
Ir. Beni Yoga Gunasantika, M.P sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan,
drh. Dyah Savitri, M.A sebagai Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan,
Agus Kurniawan, S.Si., M.E. sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
Melalui pelantikan ini, Pemerintah Kabupaten Garut menegaskan langkah konkret membangun birokrasi yang lebih profesional, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat, sejalan dengan visi kepemimpinan Bupati Syakur yang menempatkan pelayanan publik sebagai prioritas utama.(**)
