Caption: Menteri Nusron Terapkan Operasi Akhir Tahun ATR/BPN: Semua Kantor Wajib Buka Nonstop Demi Tuntaskan Layanan dan ini dan instruksikan mengencangkan “ikat pinggang”. Dalam Rapim awal bulan yang digelar di Aula Prona, Senin (1/12/2025),
Jakarta, Pojokgarut.com — Memasuki Desember, bulan yang kerap menjadi ujian terakhir bagi seluruh instansi pemerintah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) justru “mengencangkan ikat pinggang”. Dalam Rapim awal bulan yang digelar di Aula Prona, Senin (1/12/2025), Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengumumkan langkah tak biasa: seluruh jajaran ATR/BPN wajib bekerja tanpa libur di bulan Desember, termasuk akhir pekan dan hari raya Natal.
Keputusan itu bukan tanpa alasan. Nusron menegaskan bahwa kementeriannya harus mengejar percepatan penyelesaian backlog layanan pertanahan, yang selama ini menjadi titik perhatian publik. Ia meminta adanya “loncatan kinerja”, bukan sekadar peningkatan kecil yang tidak terasa dampaknya.
“Di akhir tahun tidak ada libur. Kantor buka Sabtu–Minggu, bahkan Natal tetap melayani. Kita harus mengambil langkah luar biasa untuk menuntaskan tunggakan layanan,” tegas Nusron di hadapan seluruh jajaran pimpinan.
Layanan Tetap Jalan Saat Libur: Antisipasi Tingginya Kebutuhan Masyarakat
Nusron mengungkapkan bahwa kebutuhan masyarakat akan layanan pertanahan biasanya meningkat ketika mereka berkumpul bersama keluarga. Banyak persoalan tanah diselesaikan saat momentum libur panjang, sehingga pelayanan pemerintah tidak boleh berhenti.
“Siapa tahu saat orang berkumpul, muncul kebutuhan mendesak soal pertanahan. Karena itu, layanan harus tetap berjalan untuk mengurangi tunggakan,” ujarnya.
Kebijakan ini bukan hanya menambah waktu pelayanan, tetapi menjadi bentuk komitmen ATR/BPN untuk hadir di saat masyarakat membutuhkan.
Sistem “First In, First Out”: Tidak Ada Lagi ‘Jalur Khusus’
Selain memperpanjang jam kerja, Nusron juga mewajibkan penerapan sistem first in, first out (FIFO) di seluruh lini layanan. Artinya, dokumen yang masuk lebih dulu harus diselesaikan lebih dulu. Sistem ini disebutnya sebagai “penegas keadilan” agar tidak ada lagi dokumen baru yang melompati antrean lama.
Kebijakan ini sekaligus menjadi rem bagi potensi penyimpangan layanan seperti percepatan selektif atau adanya dokumen yang tiba-tiba diprioritaskan tanpa alasan jelas.
“Kita ingin layanan transparan. Tidak boleh ada dokumen baru yang mendahului yang lama. Kalau setelah kebijakan berjalan backlog masih menumpuk, kebijakan akan diperpanjang,” kata Nusron.
Instruksi Tegas: Evaluasi Harian, Tidak Ada Toleransi
Di hadapan Sekretaris Jenderal, para Direktur Jenderal, hingga para Kepala Kantor Wilayah yang mengikuti secara daring, Nusron menginstruksikan agar setiap unit melakukan evaluasi berkala selama penerapan kebijakan ini. Evaluasi diperlukan untuk memantau efektivitas sistem FIFO dan memeriksa apakah penambahan hari layanan berpengaruh signifikan terhadap penurunan tunggakan.
Hasil evaluasi itu akan menjadi indikator utama apakah kebijakan ekstrem ini hanya berlaku Desember, atau akan diperpanjang memasuki tahun depan.
Membongkar Kultur Pelayanan Lama
Kebijakan Nusron ini dinilai sebagai upaya serius membongkar kultur pelayanan lama di birokrasi pertanahan yang sering dikeluhkan lamban dan birokratis. Ia ingin akselerasi pelayanan tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar terasa oleh masyarakat.
Dengan langkah ini, Nusron berharap ATR/BPN memasuki 2026 sebagai kementerian dengan performa pelayanan yang meningkat tajam: lebih cepat, lebih pasti, dan lebih transparan.
Pimpinan Lengkap Hadir di Rapim Akhir Tahun
Rapim ini diikuti Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, seluruh pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, serta seluruh Kepala Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan se-Indonesia secara daring. Kehadiran lengkap ini menandakan bahwa kebijakan percepatan pelayanan bukan sekadar imbauan, tetapi instruksi yang harus dijalankan sampai level paling bawah.
Dengan komitmen penuh dan kebijakan yang tidak biasa, ATR/BPN menatap Desember sebagai bulan kerja keras — bukan penutup tahun yang berjalan santai. Kebijakan ini menjadi sinyal kuat bahwa kementerian ingin memastikan setiap hak masyarakat atas layanan pertanahan benar-benar terpenuhi sebelum tahun berganti. (**)
