Caption:Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, hadir langsung menyerap arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penyederhanaan perizinan dan pengadaan lahan.
Jakarta, Pojokgarut.com — Penutupan International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 menjadi panggung penting bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam menegaskan perannya sebagai pengunci utama percepatan pembangunan nasional. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, hadir langsung menyerap arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penyederhanaan perizinan dan pengadaan lahan—dua sektor krusial yang berada di jantung tugas ATR/BPN.
Bagi Nusron Wahid, pesan Presiden bukan sekadar retorika politik, melainkan mandat kerja yang konkret. Pengalaman panjang pembangunan infrastruktur menunjukkan bahwa keterlambatan proyek hampir selalu berujung pada persoalan pertanahan dan tumpang tindih tata ruang. Karena itu, ATR/BPN diposisikan sebagai garda depan reformasi birokrasi infrastruktur.
Dalam forum yang dihadiri lebih dari 7.000 peserta dari 33 negara di Jakarta International Convention Center (JICC), Presiden Prabowo secara tegas meminta agar proses perizinan dan pengadaan lahan dipangkas hingga ke akar masalah. Arahan tersebut secara langsung menguatkan agenda reformasi yang kini tengah digerakkan Kementerian ATR/BPN di bawah kepemimpinan Nusron.
“Kepastian lahan adalah pintu masuk pembangunan. Tanpa itu, proyek sebesar apa pun akan tersendat,” menjadi semangat yang mengemuka dalam rangkaian diskusi ICI 2025 dan sejalan dengan garis kebijakan ATR/BPN saat ini.
Presiden Prabowo juga menekankan bahwa penataan regulasi harus berjalan beriringan dengan penegakan hukum. Kepastian hukum pertanahan dinilai menjadi faktor penentu bagi kepercayaan investor, baik domestik maupun global. Dalam konteks ini, ATR/BPN memegang peran strategis sebagai institusi yang memastikan hak atas tanah jelas, tertib, dan bebas sengketa.
Kehadiran Wamen ATR/Waka BPN Ossy Dermawan turut mempertegas keseriusan kementerian dalam membangun sistem kerja yang solid, dari tingkat pusat hingga daerah. Konsolidasi internal dan sinergi dengan pemerintah daerah menjadi agenda utama agar kebijakan percepatan pengadaan lahan tidak berhenti di tataran pusat.
Sebagai inisiator ICI 2025, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut infrastruktur sebagai strategi negara. Namun strategi tersebut, menurut banyak pemangku kepentingan, hanya akan efektif jika fondasi pertanahan dan tata ruang dikelola secara tegas dan profesional—wilayah kerja yang sepenuhnya berada di bawah kendali Kementerian ATR/BPN.
Penutupan ICI 2025 dihadiri jajaran pejabat pimpinan tinggi Kementerian ATR/BPN, menteri dan kepala lembaga Kabinet Merah Putih, serta delegasi internasional dari 33 negara. Forum ini sekaligus mengukuhkan posisi Menteri ATR/BPN Nusron Wahid sebagai aktor kunci dalam menjawab tantangan klasik pembangunan: memastikan tanah dan ruang negara benar-benar siap sebelum proyek dimulai.(**)
