Dadan Irawan Kepala BULOG Cabang Ciamis
Garut.Pojokgarut.com – Pemerintah Kabupaten Garut bersama Perum BULOG dan PT Jasa Prima Logistik (JPL) menunjukkan sinergi kuat dalam memastikan bantuan pangan berupa beras diterima masyarakat dengan kualitas, kuantitas, dan ketepatan distribusi yang terjamin. Pada bulan Juli 2025 ini, penyaluran bantuan dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Garut untuk dua alokasi sekaligus, yakni bulan Juni dan Juli, dengan total 20 kilogram per Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Perum BULOG memastikan bahwa seluruh beras yang disalurkan telah melalui proses pengecekan ketat baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Setelah dinyatakan layak, bantuan diserahkan kepada PT Jasa Prima Logistik (JPL) selaku mitra resmi distribusi untuk disalurkan langsung ke titik-titik desa dan kelurahan penerima manfaat.
Namun, selama proses penyaluran berlangsung, beberapa laporan media sempat menyebut adanya dugaan ketidaksesuaian timbangan pada sebagian karung beras. Menanggapi hal ini, Kepala Perum BULOG Cabang Ciamis, Dadan Irawan, menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan mekanisme penggantian beras yang tidak sesuai standar.
“Kami siap mengganti beras yang tidak sesuai dari sisi kuantitas maupun kualitas. Kami juga menghimbau masyarakat untuk segera melaporkan kepada petugas jika ditemukan ketidaksesuaian. Setiap laporan akan langsung kami tindaklanjuti,” tegas Dadan Irawan dalam keterangan tertulisnya.
Sebagai bentuk respons cepat, Pemerintah Kabupaten Garut pada Senin (28 Juli 2025) menggelar rapat koordinasi daring yang dipimpin langsung oleh Bupati Garut dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, Perum BULOG, PT JPL, para camat, hingga seluruh kepala desa. Fokus utama pertemuan adalah mengevaluasi proses distribusi serta menindaklanjuti laporan-laporan terkait dugaan kekurangan timbangan.
Dalam rapat tersebut, disepakati bahwa jika ditemukan laporan beras tidak sesuai, maka BULOG akan segera berkoordinasi dengan transporter untuk dilakukan penggantian. Komitmen ini diperkuat dengan arahan Bupati Garut agar seluruh proses distribusi berlangsung lebih transparan, terkoordinasi, dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
“Pemerintah daerah sangat serius dalam memastikan bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat dengan mutu yang layak. Sinergi antara pemerintah, BULOG, dan transporter harus terus diperkuat,” tegas Bupati Garut.
Sementara Tindak lanjut dari Arahan Bupati Garut PT Jasa Prima Logistik selaku pihak transporter menyambut baik arahan yang diberikan dan menyatakan komitmen penuh untuk menindaklanjuti seluruh keputusan hasil rapat. Melalui pernyataan resmi yang disampaikan setelah rapat virtual, pihak JPL menjelaskan beberapa poin penting yang siap dilaksanakan, antara lain:
1. Hindari Pengiriman pada Malam Hari
Distribusi akan dilakukan pada siang hari untuk menghindari kendala teknis dan menjaga keterbukaan dalam proses penyaluran.
2. Penjadwalan Ulang Distribusi
Jadwal distribusi akan disesuaikan agar lebih terkoordinasi dan efisien.
3. Koordinasi Kedatangan dengan Pemerintah Desa
Setiap pengiriman wajib dikoordinasikan sebelumnya. Jika terjadi keterlambatan dan tiba malam hari, dilarang keras membongkar muatan. Pembongkaran dilakukan keesokan harinya dengan pengawasan dari pihak desa.
4. Pelaporan Timbangan Tidak Sesuai
Karung beras dengan berat tidak sesuai harus dipisahkan dan segera dilaporkan ke petugas gudang untuk dilakukan penanganan lebih lanjut.
5. Pengawalan Distribusi Khusus di Cisurupan
Wilayah Kecamatan Cisurupan mendapat perhatian khusus dan akan dikawal langsung oleh pejabat daerah.
6. Distribusi ke Wilayah Garut Selatan Dikawal Aparat
Distribusi ke wilayah selatan akan mendapat pengawalan dari Babinsa dan Bhabinkamtibmas sejak dari gudang hingga titik distribusi.
“Kami di PT Jasa Prima Logistik siap melaksanakan semua arahan pemerintah. Ini adalah bentuk komitmen kami terhadap kelancaran dan transparansi distribusi bansos, terutama di wilayah Garut Selatan,” ujar perwakilan JPL.
Selain penguatan koordinasi lintas lembaga, masyarakat juga diminta untuk aktif melakukan pengawasan dan segera melaporkan jika menemukan kendala di lapangan. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program-program bantuan pemerintah.
Dengan sinergi dan pengawasan terpadu dari Pemerintah Daerah, Perum BULOG, PT JPL, aparat keamanan, hingga pemerintah desa, distribusi bantuan pangan di Kabupaten Garut diharapkan berjalan lebih optimal, adil, dan berkualitas. (***)
