Pojok Garut
Kategori
Akun

Penyesuaian TPP ASN Garut, Syakur Amin Akui Kondisi Fiskal Daerah Terbatas

Penyesuaian TPP ASN Garut, Syakur Amin Akui Kondisi Fiskal Daerah Terbatas
Pojokgarut.com– Kebijakan penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut menjadi salah satu langkah yang harus diambil pemerintah daerah di tengah keterbatasan kemampuan fiskal.
Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menyampaikan langsung kebijakan tersebut saat memimpin apel gabungan di Lapangan Sekretariat Daerah, Jalan Pembangunan, Kecamatan Tarogong Kidul, Senin (16/11/2026).
Syakur mengakui, penyesuaian TPP bukan keputusan yang mudah. Namun, kondisi keuangan daerah setelah pengesahan perubahan anggaran membuat pemerintah harus melakukan penataan kembali terhadap sejumlah pos belanja.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah juga menghadapi tingginya tuntutan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan dasar.
"Ini adalah kondisi yang sangat terpaksa saya laksanakan. Kenapa? Tuntutan masyarakat itu sangat tinggi terhadap pembangunan infrastruktur," kata Syakur.
Penyesuaian anggaran tersebut tidak hanya berdampak pada TPP ASN. Keterbatasan fiskal daerah juga berimbas terhadap penyesuaian kuota penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI/PBPU) BPJS Kesehatan bagi masyarakat.
Syakur mengajak seluruh ASN memahami kondisi tersebut sebagai bentuk pengorbanan dan pengabdian bersama kepada bangsa, negara, serta masyarakat Garut.
Menghadapi tahun anggaran mendatang, ia menegaskan akan memperketat efisiensi belanja di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Bahkan, Syakur mengaku tengah memanggil seluruh kepala SKPD satu per satu untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan. Ia ingin memastikan tidak ada lagi program yang tidak efisien dan tidak berorientasi pada tujuan penyelenggaraan pemerintahan.
"Saya sekarang lagi intens, lagi minta kepada teman-teman dari SKPD, saya panggil semua SKPD satu persatu, saya yakinkan bahwa tidak ada kegiatan-kegiatan lagi yang tidak efisien, yang tidak berorientasi pada tujuan penyelenggaraan pemerintahan," ujarnya.
Ia menegaskan, setiap rupiah anggaran daerah harus digunakan berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat. Sektor pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi menjadi bidang yang harus mendapatkan perhatian dalam penentuan prioritas belanja.
Penyesuaian TPP dan kuota bantuan kesehatan menjadi konsekuensi dari kondisi fiskal yang tengah dihadapi Pemkab Garut. Karena itu, pemerintah daerah dituntut memastikan kebijakan efisiensi berjalan secara terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Publik pun menanti bagaimana penataan anggaran tersebut diterapkan, termasuk sejauh mana evaluasi terhadap belanja SKPD mampu menghasilkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.(***)