Pojokgarut.com – Perlindungan dan pemberdayaan petani menjadi perhatian bersama Pemerintah Kabupaten Garut dan DPRD Kabupaten Garut. Kedua lembaga tersebut mendorong lahirnya regulasi yang mampu memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian.
Komitmen itu mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut dengan agenda penyampaian pendapat pemerintah daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Rapat berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Garut, Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, Jumat (13/11/2026).
Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah mengambil prakarsa dalam penyusunan Raperda tersebut. Menurutnya, inisiatif legislatif ini mencerminkan perhatian terhadap posisi strategis petani dalam menjaga ketahanan pangan dan menggerakkan perekonomian daerah.
Syakur menegaskan, pemerintah daerah mendukung pembahasan regulasi tersebut. Namun, ia menekankan perlunya kelengkapan data dan kajian yang terperinci agar materi Raperda benar-benar sesuai dengan kondisi serta kebutuhan petani di Kabupaten Garut.
"Saya mohon kepada DPRD untuk memberikan data selengkapnya. Karena menurut saya itu sangat detail dan sangat melaraskan kita semua supaya ke depan lebih bisa memberikan keberpihakan kepada para petani," ujar Syakur.
Di sisi lain, melalui hak prakarsa yang dimiliki, DPRD Kabupaten Garut menempatkan isu perlindungan petani sebagai salah satu agenda penting pembentukan kebijakan daerah. Raperda ini diharapkan menjadi instrumen untuk memperkuat perlindungan, meningkatkan kapasitas, serta mendorong kemandirian petani dalam menghadapi berbagai tantangan sektor pertanian.
Bupati juga menggarisbawahi besarnya kontribusi petani terhadap pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat Garut. Karena itu, keberpihakan terhadap sektor pertanian perlu diwujudkan melalui kebijakan yang tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan para pelakunya.
Sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menyempurnakan rancangan regulasi tersebut. Melalui pembahasan yang matang dan berbasis data, Raperda diharapkan dapat menghasilkan aturan yang aplikatif, efektif, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat petani.
Pada akhirnya, regulasi ini diharapkan tidak berhenti sebagai produk hukum semata, melainkan menjadi bentuk tanggung jawab bersama antara legislatif dan eksekutif dalam memperkuat sektor pertanian serta menjaga ketahanan pangan Kabupaten Garut.(***)
