Pojokgarut.com – Perlindungan pekerja tidak cukup hanya diwujudkan melalui kesempatan kerja dan pemberian upah. Kepastian jaminan sosial menjadi bagian penting dari tanggung jawab perusahaan agar para pekerja memiliki perlindungan ketika menghadapi risiko dalam menjalankan pekerjaannya.
Pesan tersebut mengemuka dalam Apel Gabungan Pemerintah Kabupaten Garut yang dipimpin Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, di Lapangan Apel Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Garut, Jalan Pembangunan, Kecamatan Tarogong Kidul, Senin (9/11/2026).
Kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum pemberian Penghargaan Bupati Garut kepada lima perusahaan yang dinilai memiliki kepedulian terhadap perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Penghargaan itu merupakan bentuk pengakuan pemerintah daerah atas keterlibatan dunia usaha dalam memperluas perlindungan pekerja, termasuk melalui pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membantu memberikan jaminan sosial kepada pekerja rentan.
Dalam arahannya, Putri Karlina menegaskan bahwa kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan seharusnya menjadi perhatian setiap perusahaan. Menurutnya, para pekerja memiliki hak untuk memperoleh perlindungan sosial, sehingga kesadaran pemberi kerja dalam mendaftarkan pegawainya perlu terus ditingkatkan.
Ia juga mengajak kalangan pengusaha, termasuk ASN yang memiliki perusahaan, agar tidak mengabaikan kewajiban memberikan perlindungan kepada para pekerjanya.
Putri menilai, kepedulian terhadap jaminan sosial bukan semata-mata persoalan administrasi perusahaan, melainkan bentuk tanggung jawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan tenaga kerja.
Selain membahas perlindungan pekerja, Wabup Garut turut menyoroti proses pemutakhiran dan pembersihan data kepesertaan BPJS Kesehatan pada segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Ia meminta seluruh ASN di lingkungan Pemkab Garut mengambil peran aktif dalam membantu masyarakat memahami perubahan dan proses pendataan tersebut. ASN diharapkan mampu menjadi penghubung komunikasi antara pemerintah dan masyarakat agar informasi mengenai kepesertaan BPJS tidak menimbulkan kesalahpahaman.
"Kita sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) harus bisa menjadi mediator atau komunikator yang baik untuk memfasilitasinya," tegasnya.
Menurut Putri, pemahaman masyarakat mengenai jaminan sosial harus terus diperkuat. Baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan memiliki fungsi perlindungan yang berbeda, tetapi sama-sama penting dalam memberikan kepastian perlindungan sosial.
Melalui momentum tersebut, Pemkab Garut berharap semakin banyak perusahaan yang menunjukkan kepedulian nyata terhadap pekerjanya. Keterlibatan sektor swasta juga diharapkan mampu memperluas jangkauan perlindungan bagi kelompok pekerja rentan yang membutuhkan perhatian bersama.
Adapun lima perusahaan penerima Penghargaan Bupati Garut sebagai Perusahaan Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yakni:
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (bank bjb) Cabang Garut.
PT Pratama Abadi Industri.
PT Changshin Reksa Jaya.
PT Coir Indonesia Global.
Hotel Harmoni Garut.
Pemberian penghargaan tersebut menjadi penegasan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi dan aktivitas usaha, tetapi juga dari sejauh mana dunia usaha ikut memastikan pekerjanya memperoleh perlindungan dan jaminan sosial yang layak.***
