Pojok Garut
Kategori
Akun

Bupati Syakur Instruksikan Kewaspadaan Bahaya Bencana Hidrometeorologi, Camat dan Kades Diminta Bergerak Cepat!

Bupati Syakur Instruksikan Kewaspadaan Bahaya Bencana Hidrometeorologi, Camat dan Kades Diminta Bergerak Cepat!
Pojokgarut.com – Menghadapi meningkatnya ancaman bencana hidrometeorologi di tengah musim hujan, Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh jajaran pemerintahan agar meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat langkah mitigasi bencana di wilayah masing-masing.
Bupati Syakur meminta para camat dan kepala desa tidak menunggu bencana terjadi untuk mengambil tindakan. Pemetaan kawasan rawan, edukasi masyarakat, hingga langkah pencegahan harus segera dilakukan guna mengantisipasi potensi tanah longsor, banjir, dan cuaca ekstrem yang mengancam keselamatan warga.
Instruksi tersebut disampaikan Syakur saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi tingkat Kabupaten Garut secara daring melalui Zoom Meeting, di Ruang Rapat Kantor Bupati Garut, Jalan Pembangunan, Kecamatan Tarogong Kidul, Senin (16/11/2026).
Rakor ini menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten Garut dalam menyatukan kesiapsiagaan lintas perangkat daerah, menyusul sejumlah kejadian bencana hidrometeorologi yang terjadi belakangan ini.
Kegiatan tersebut dihadiri Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Asda II) Dedy Mulyadi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Sosial, serta seluruh camat dan kepala desa se-Kabupaten Garut.
Dalam arahannya, Bupati Syakur menegaskan bahwa ancaman bencana hidrometeorologi harus disikapi secara serius. Seluruh pemangku kepentingan diminta meningkatkan kepekaan terhadap kondisi lingkungan dan segera mengambil langkah preventif apabila ditemukan indikasi potensi bencana.
"Saya minta ada kewaspadaan yang lebih ditingkatkan terkait dengan potensi-potensi bencana. Teman-teman (Camat dan Kades) harus sudah mulai melakukan mitigasi di wilayahnya masing-masing. Apabila ada potensi terjadi bencana lakukan langkah preventif dengan mengedukasi masyarakat serta mengidentifikasi pola bencana," tegas Abdusy Syakur Amin.
Bupati Syakur: Jangan Tunggu Infrastruktur Rusak atau Roboh
Tak hanya menyoroti ancaman bencana alam, Bupati Syakur juga menginstruksikan agar pengawasan terhadap infrastruktur publik diperkuat. Jalan, jembatan, dan fasilitas umum yang berpotensi mengalami kerusakan harus segera diidentifikasi dan dilaporkan kepada UPTD maupun dinas teknis terkait.
Menurutnya, langkah antisipasi jauh lebih efektif dibandingkan melakukan penanganan setelah kerusakan terjadi. Terlebih, kerusakan infrastruktur akibat bencana dapat menimbulkan kerugian besar dan mengganggu aktivitas masyarakat.
"Di bayangan saya, kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang konkret dan nyata. Jangan sampai menunggu roboh atau rusak, karena itu biayanya lebih mahal dan menimbulkan kerugian yang sangat besar di masyarakat," tandasnya.
Penegasan tersebut menjadi sinyal bahwa Pemkab Garut menginginkan penanganan bencana yang lebih mengedepankan pencegahan. Pemerintah kecamatan dan desa diharapkan tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi aktif melakukan pengawasan, membangun komunikasi dengan masyarakat, serta memastikan setiap potensi ancaman segera ditindaklanjuti.
BPBD Ungkap 241.253 Hektare Wilayah Garut Berpotensi Tinggi Longsor
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Garut, Aah Anwar Saefulah, mengungkapkan bahwa musim hidrometeorologi basah telah berlangsung sejak awal November 2026 dan memicu sejumlah kejadian bencana.
Berdasarkan pemetaan BPBD, dari total luas wilayah Kabupaten Garut sekitar 300 ribu hektare, sebanyak 241.253 hektare masuk kategori bahaya tinggi tanah longsor. Sementara sekitar 60.000 hektare lainnya berada dalam kategori bahaya sedang.
Angka tersebut menunjukkan besarnya tantangan kebencanaan yang harus dihadapi Kabupaten Garut. Hampir 80 persen wilayah yang dipetakan masuk kategori bahaya tinggi longsor sehingga membutuhkan perhatian serius, terutama di kawasan dengan kondisi geografis dan geologis yang rentan.
"Jadi hampir 80 persen lokasi di Kabupaten Garut masuk kategori bahaya tinggi terhadap tanah longsor. Jadi tetap kita konsentrasinya adalah yang tertinggi daripada longsor," jelas Aah.
Selain longsor, BPBD juga mengingatkan potensi banjir di sekitar aliran sungai besar serta cuaca ekstrem berupa angin kencang yang disertai curah hujan tinggi.
Aah menegaskan pentingnya inventarisasi kawasan rawan, termasuk pendataan rumah-rumah warga yang memiliki kerentanan terhadap dampak cuaca ekstrem.
"Ini harus diinventarisasi, terutama rumah-rumah warga yang rentan terhadap terjangan cuaca ekstrem," ujarnya.
Enam Instruksi Kesiapsiagaan Bencana Harus Ditindaklanjuti
Sebagai tindak lanjut menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi, BPBD Kabupaten Garut menyampaikan enam langkah antisipasi yang perlu dilaksanakan seluruh perangkat daerah hingga pemerintahan desa.
Meningkatkan kesiapsiagaan personel, peralatan, dan logistik melalui apel kesiapsiagaan.
Memetakan kawasan rawan bencana secara terperinci.
Memantau informasi cuaca terkini dari BMKG.
Memastikan sistem peringatan dini (early warning system) berfungsi optimal di tengah masyarakat.
Membersihkan saluran air, melakukan normalisasi sungai, serta memperbaiki infrastruktur pengendali banjir.
Meningkatkan edukasi kebencanaan kepada masyarakat dan melakukan pelaporan situasi secara berkala.
Aah berharap hasil koordinasi tersebut menjadi landasan bagi seluruh unsur pemerintahan untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat upaya pengurangan risiko bencana.
"Semoga apa yang kita rapatkan hari ini menjadi satu informasi sekaligus forum diskusi berkaitan dengan kejadian bencana dan untuk memperingatkan kita bersama terhadap bencana yang lebih besar serta mengurangi risiko bencana di Kabupaten Garut," harapnya.
Instruksi Bupati Syakur kini menjadi perhatian seluruh jajaran pemerintahan daerah. Tantangannya adalah memastikan kewaspadaan tidak berhenti pada rapat koordinasi, tetapi benar-benar diterjemahkan menjadi tindakan nyata di lapangan.
Di tengah ancaman hidrometeorologi yang terus membayangi, kecepatan pemerintah membaca potensi bahaya, melakukan mitigasi, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat menjadi faktor penting untuk mencegah jatuhnya korban serta meminimalkan kerugian akibat bencana.***