Pojokgarut.comJAKARTA – Pemerintah mulai mengambil langkah tegas terhadap korporasi pemegang hak guna usaha (HGU) yang terindikasi berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyiapkan penertiban terhadap 11 perusahaan, mulai dari pencabutan seluruh hak atas tanah, pembatalan sebagian HGU, hingga penghentian perpanjangan hak.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengawasan terhadap pemanfaatan lahan perkebunan sekaligus memastikan perusahaan pemegang konsesi menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan hukum.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengungkapkan, rekomendasi penertiban itu merupakan tindak lanjut koordinasi dengan Kabareskrim Polri setelah dilakukan evaluasi terhadap sejumlah perusahaan yang diduga berkaitan dengan peristiwa karhutla.
Dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (9/11/2026), Nusron menyebutkan, terdapat 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan untuk ditertibkan. Dari penelusuran kepemilikan manfaat atau beneficial ownership, perusahaan-perusahaan tersebut memiliki keterkaitan dengan investor dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Sejumlah pemegang sahamnya juga berasal dari dalam negeri.
Namun, Nusron belum mengungkapkan identitas investor domestik yang berada di balik perusahaan-perusahaan tersebut.
Lima Skema Penertiban
Hasil evaluasi ATR/BPN membagi penanganan terhadap 11 korporasi itu ke dalam lima kelompok. Masing-masing memiliki bentuk tindakan berbeda berdasarkan kondisi lahan, tingkat kebakaran, serta pemenuhan kewajiban perusahaan.
Kelompok pertama mencakup tiga perusahaan yang direkomendasikan mengalami pencabutan seluruh HGU.
Ketiganya adalah PT MIB di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dengan luas lahan 4.000 hektare; PT RKA di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, seluas 11.558,11 hektare; serta PT SKM di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, yang memiliki dua bidang HGU masing-masing seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare.
Pemerintah mempertimbangkan sejumlah indikator dalam mengambil langkah tersebut. Di antaranya, luas lahan terbakar yang melebihi 50 persen, ketidaksesuaian sarana dan prasarana, kebakaran yang terjadi berulang, serta pelanggaran terhadap ketentuan dalam surat keputusan pemberian hak.
Kelompok kedua menyangkut eks PT BSLT di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Perusahaan tersebut memiliki lahan seluas 2.300 hektare dengan masa berlaku hak yang telah berakhir sejak 2020.
ATR/BPN memastikan tidak akan memberikan perpanjangan maupun pembaruan HGU terhadap lahan tersebut.
Sementara itu, kelompok ketiga terdiri atas tiga perusahaan yang belum memperoleh penerbitan HGU. Ketiganya adalah PT ANI dengan luas lahan 5.246 hektare di Kabupaten Landak, PT BOS seluas 4.750 hektare di Kabupaten Kapuas Hulu, serta PT AER seluas 5.134 hektare di Kabupaten Ketapang.
Selain tidak menerbitkan HGU, ATR/BPN akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk mempertimbangkan pencabutan izin usaha perkebunan perusahaan-perusahaan tersebut.
Adapun kelompok keempat menyasar PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Dari total lahan seluas 1.510,2639 hektare, pemerintah menyiapkan pencabutan HGU secara sebagian.
Pertimbangannya, luas lahan yang terbakar tidak mencapai 50 persen, tetapi ditemukan ketidaksesuaian sarana dan prasarana yang menjadi bagian dari kewajiban pemegang hak.
Berbeda dengan empat kelompok sebelumnya, penanganan terhadap kelompok kelima masih memerlukan pemeriksaan lebih mendalam sebelum pemerintah menentukan pencabutan HGU secara keseluruhan atau sebagian.
Tiga perusahaan yang masuk dalam evaluasi lanjutan tersebut adalah PT STP, PT API, dan PT JMS. Pemeriksaan mencakup sejumlah bidang tanah dengan luasan yang berbeda, yakni dua bidang milik PT STP seluas 129,55 hektare dan 286,99 hektare; PT API seluas 1.263,35 hektare dan 4.154,94 hektare; serta PT JMS seluas 4.928,70 hektare dan 521,87 hektare.
Penertiban Harus Berlandaskan Hukum
Nusron menegaskan, penertiban hak atas tanah tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Setiap keputusan harus memiliki dasar hukum yang kuat, didukung hasil pemeriksaan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.
Karena itu, ATR/BPN menggunakan sejumlah regulasi sebagai landasan, antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021.
Selain itu, proses penanganan juga mengacu pada Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan serta Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelepasan atau Pembatalan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai pada Lahan yang Terbakar.
Saat ini, hasil evaluasi beserta rekomendasi penertiban telah disampaikan untuk memasuki tahapan penyusunan surat keputusan (SK).
Nusron menyatakan, proses administratif tersebut akan segera dituntaskan sehingga pemerintah dapat mengumumkan keputusan resmi terhadap masing-masing perusahaan.
"Data-data tersebut sudah kami sampaikan dan selanjutnya tinggal masalah penyusunan draf SK. Akan kami umumkan segera," kata Nusron.
Penertiban ini menjadi sinyal bahwa kepemilikan hak atas tanah skala besar tidak terlepas dari kewajiban menjaga dan mengelola lahan sesuai peruntukannya. Pemerintah juga dituntut memastikan pengawasan berjalan konsisten agar pengelolaan sumber daya lahan tidak mengabaikan aspek lingkungan dan kepentingan masyarakat.***
