Bowo Widhiono Perkuat Penanganan Sengketa Tanah di Garut, Jalur Litigasi dan Mediasi Jadi Sorotan
Pojokgarut.com – Sengketa tanah bukan sekadar persoalan batas lahan atau kepemilikan sertipikat. Di baliknya, terdapat kepastian hukum, hak masyarakat, hingga potensi konflik sosial yang membutuhkan penanganan secara cermat dan profesional.
Persoalan tersebut menjadi perhatian Kantor Pertanahan Kabupaten Garut melalui kegiatan Studi Kasus Penyelesaian Kasus Pertanahan secara Litigasi dan Non-Litigasi yang digelar bersama Laboratorium Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Politeknik Agraria STPN, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung secara hybrid ini menjadi ruang pertukaran pengetahuan sekaligus penguatan kapasitas dalam menghadapi berbagai persoalan pertanahan, baik melalui jalur pengadilan maupun penyelesaian di luar pengadilan.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Garut, Bowo Widhiono, A.Ptnh., S.H., M.H., membuka kegiatan tersebut. Kehadiran pimpinan kantor pertanahan ini menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi aparatur dalam memberikan penanganan kasus pertanahan yang profesional, terukur, dan berlandaskan ketentuan hukum.
Materi disampaikan Dedi Sudadi, S.H., M.H., Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Garut, bersama Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.H., dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta sekaligus advokat. Diskusi dipandu Dr. Widhiana Hestining Puri, S.H., M.H.
Dalam pembahasannya, Dedi Sudadi menguraikan bahwa penanganan kasus pertanahan berpedoman pada Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020. Regulasi tersebut mengelompokkan persoalan pertanahan ke dalam tiga kategori, yakni sengketa, konflik, dan perkara.
Sengketa umumnya melibatkan perselisihan antarindividu, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas. Adapun konflik memiliki cakupan lebih besar dan berpotensi memengaruhi kondisi sosial maupun politik. Sementara perkara pertanahan merupakan perselisihan yang telah memasuki proses penyelesaian melalui lembaga peradilan.
Litigasi dan Mediasi Jadi Instrumen Penyelesaian
Salah satu pokok pembahasan adalah dua jalur penyelesaian kasus pertanahan, yakni litigasi dan non-litigasi.
Jalur litigasi ditempuh melalui proses peradilan. Dalam proses tersebut, Kementerian ATR/BPN, Kantor Wilayah BPN, maupun Kantor Pertanahan dapat terlibat sebagai pihak sesuai kedudukan hukum dan kewenangannya.
Sementara penyelesaian non-litigasi dilakukan di luar pengadilan, antara lain melalui mediasi dan penanganan administratif terhadap produk hukum pertanahan yang bermasalah.
Mediasi memberikan ruang bagi para pihak untuk mencari penyelesaian melalui musyawarah dengan bantuan mediator. Jika tercapai kesepakatan, hasilnya dapat dituangkan dalam kesepakatan perdamaian sesuai ketentuan hukum.
Tumpang Tindih Sertipikat Masih Menjadi Tantangan
Persoalan lain yang mendapat perhatian adalah tumpang tindih sertipikat hak atas tanah atau overlapping. Masalah ini dapat muncul akibat ketidaksesuaian data pengukuran dan pemetaan, persoalan batas fisik tanah, maupun kelemahan administrasi dan dokumen kepemilikan.
Sejumlah faktor pemicunya antara lain sertipikat lama yang belum terpetakan secara digital, perbedaan metode pengukuran, patok batas yang bergeser atau hilang, hingga riwayat kepemilikan yang tidak tertib.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa administrasi pertanahan membutuhkan ketelitian, baik dalam pencatatan data fisik maupun data yuridis. Pemegang hak juga perlu menjaga batas bidang tanah dan memastikan dokumen kepemilikannya tertib.
Melalui kegiatan ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Garut mendorong peningkatan pemahaman aparatur mengenai penanganan sengketa dan konflik pertanahan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
Di bawah kepemimpinan Bowo Widhiono, penguatan kapasitas sumber daya manusia dan koordinasi menjadi bagian penting dalam mendukung pelayanan pertanahan yang semakin profesional.
Sebab, keberhasilan pelayanan pertanahan tidak hanya diukur dari penerbitan sertipikat, tetapi juga dari kemampuan memberikan perlindungan hak masyarakat, menyelesaikan persoalan secara tepat, dan menghadirkan kepastian hukum atas tanah.(***)
