POJOKGARUT.COM – Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, mulai memperkuat penataan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut melalui pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terhadap 234 Pegawai Negeri Sipil (PNS), Jumat (20/11/2026).
Pelantikan yang berlangsung di Lapangan Tenis Rumah Jabatan Bupati Garut, Kecamatan Garut Kota, itu mencakup Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Fungsional. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mengisi kebutuhan organisasi sekaligus menempatkan aparatur sesuai kompetensi dan kebutuhan pelayanan publik.
Di balik pergeseran sejumlah posisi tersebut, Syakur menegaskan bahwa penataan jabatan tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Setiap keputusan harus melalui pertimbangan matang, sebab satu pengisian jabatan dapat menimbulkan rangkaian pergeseran pada posisi lain yang ditinggalkan.
Menurut Syakur, pemerintah daerah perlu memastikan pejabat yang mendapat penugasan baru memiliki kesesuaian kompetensi, minat, serta mempertimbangkan aspek geografis dan domisili. Pertimbangan itu penting agar aparatur dapat menjalankan tugas secara optimal.
Ia mengakui, penempatan pegawai di wilayah kecamatan masih menjadi tantangan tersendiri. Sebab, persebaran domisili PNS di Kabupaten Garut relatif terkonsentrasi di kawasan Garut bagian tengah.
Namun, Syakur menilai rotasi merupakan bagian penting dalam membangun aparatur yang memiliki wawasan luas. Melalui prinsip tour of duty, pegawai diharapkan tidak hanya terpaku pada satu bidang pekerjaan, tetapi juga memperoleh pengalaman dari berbagai lingkungan dan karakteristik tugas.
"Jadi supaya banyak pengalaman, banyak teman, biasa komunikasi koordinasi, dan nanti banyak perspektif. Pasti beda antara orang keuangan dan orang wilayah, beda cara mikirnya," ujar Syakur.
Ia berharap pengalaman lintas bidang tersebut dapat membentuk pola pikir yang lebih terbuka, memperkuat koordinasi, serta meningkatkan kemampuan pejabat dalam memahami persoalan pemerintahan dari berbagai sudut pandang.
Bukan Sekadar Mengisi Jabatan
Bagi Syakur, tujuan akhir rotasi dan mutasi bukan sekadar memindahkan seseorang dari satu posisi ke posisi lain. Lebih dari itu, penataan birokrasi harus menghasilkan aparatur yang mampu bekerja secara profesional, memahami kebutuhan masyarakat, dan bergerak dalam satu arah pembangunan daerah.
Karena itu, ia meminta seluruh pejabat yang baru dilantik menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, keikhlasan, serta tidak kehilangan orientasi terhadap kepentingan masyarakat.
Syakur juga mengingatkan agar para pejabat memahami kondisi nyata Kabupaten Garut, terutama persoalan yang berkembang di wilayah kerja masing-masing. Sejumlah pekerjaan rumah pemerintah daerah masih membutuhkan perhatian serius, mulai dari peningkatan angka partisipasi sekolah, penguatan produktivitas ekonomi, hingga kesadaran masyarakat terhadap kesehatan lingkungan dan penerapan pola hidup bersih dan sehat (PHBS).
Menurut dia, pejabat pemerintah tidak cukup hanya memahami urusan administratif di belakang meja. Mereka harus mengetahui persoalan di lapangan agar kebijakan dan program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Dorong Birokrasi Melek Digital
Selain pembenahan struktur organisasi dan peningkatan kualitas pelayanan, Syakur menyoroti pentingnya kemampuan digital di kalangan aparatur sipil negara.
Hasil uji kompetensi, kata dia, menunjukkan bahwa literasi digital PNS di lingkungan Pemkab Garut masih perlu ditingkatkan. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena pemanfaatan teknologi sudah menjadi kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan modern.
Syakur pun mulai membiasakan penggunaan aplikasi dalam aktivitas pemerintahan sehari-hari. Menurutnya, teknologi bukan sesuatu yang sulit dijangkau, melainkan instrumen yang dapat membantu mempercepat pekerjaan, meningkatkan efisiensi, dan mempermudah pengawasan.
Ia mencontohkan pemanfaatan sistem digital untuk mengelola kehadiran puluhan ribu pegawai. Penggunaan teknologi tersebut sekaligus menjadi cara membangun kebiasaan baru agar aparatur semakin terbiasa bekerja dengan sistem digital.
Masih Ada Jabatan Kosong
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Garut, Kristanti Wahyuni, menjelaskan bahwa dari total 234 pejabat yang dilantik, sebanyak 67 orang merupakan Pejabat Administrator, 132 Pejabat Pengawas, dan 35 Pejabat Fungsional.
Kristanti mengungkapkan, masih terdapat sejumlah jabatan administrator yang belum terisi. Di antaranya dua posisi Sekretaris Kecamatan (Sekmat) Selaawi dan empat jabatan kepala bidang di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Namun, pengisian empat jabatan kepala bidang di DPMPTSP masih akan disesuaikan dengan penataan kelembagaan. Dengan demikian, tidak seluruh posisi yang kosong dipastikan akan langsung diisi.
Adapun untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau setingkat eselon II yang masih kosong, Bupati Garut menyampaikan bahwa pengisiannya menunggu waktu yang tepat agar dapat dilaksanakan secara serentak. Proses pergeseran juga harus memperhatikan ketentuan masa jabatan minimal dua tahun.
Pelantikan 234 pejabat ini menjadi salah satu langkah Syakur dalam menata mesin birokrasi Pemkab Garut. Tantangan berikutnya bukan terletak pada banyaknya pejabat yang berganti posisi, melainkan sejauh mana perubahan tersebut mampu menghadirkan kinerja pemerintahan yang lebih efektif, pelayanan publik yang semakin baik, serta percepatan pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat Garut.(***)




